Nilai per pulau dihitung sebagai agregat komponen APBD · Tahun —
Kartu indikator utama, ringkasan dan peta wilayah, kemandirian fiskal, ketergantungan transfer, derajat desentralisasi fiskal, realisasi APBD, efektivitas PAD, serta kapasitas fiskal daerah.
Komposisi dan serapan belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan fungsi lain.
Tabel dan peta perbandingan antardaerah disertai konteks kapasitas fiskal.
Panduan penggunaan dashboard, cara membaca visual, fitur ekspor, serta kanal kontak dan saran.
FisKaDa (Fiskal dan Kinerja Daerah) adalah dashboard transparansi fiskal daerah yang menyajikan profil dan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berbasis data Portal SIKD DJPK dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Dashboard ini dikembangkan sebagai instrumen transparansi publik agar masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan dapat memahami postur APBD, indikator kemandirian dan ketergantungan fiskal, realisasi anggaran, serta arah penggunaan belanja daerah secara ringkas dan mudah dibandingkan.
Informasi dirancang untuk kebutuhan pengguna yang berbeda, tanpa menjadikan dashboard sebagai pengganti dokumen resmi, proses audit, atau penilaian kebijakan yang lebih mendalam.
Membantu masyarakat memahami dari mana pendapatan daerah berasal, bagaimana APBD digunakan, seberapa besar realisasinya, serta bagaimana kondisi fiskal daerah dibandingkan dengan wilayah lain melalui visual yang ringkas dan mudah dibaca.
Menyediakan data fiskal terstruktur, indikator, tren waktu, peta, dan tabel perbandingan sebagai bahan eksplorasi, analisis deskriptif, serta pengembangan penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.
Mendukung pemantauan postur dan realisasi APBD, posisi kemandirian dan ketergantungan fiskal, efektivitas PAD, kapasitas fiskal, serta perbandingan antardaerah untuk membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
Mendukung penelaahan awal atas pola anggaran dan realisasi, ketergantungan transfer, efektivitas PAD, serta perbedaan antardaerah sehingga area yang tidak biasa atau berisiko dapat lebih cepat diidentifikasi untuk dianalisis lebih lanjut.
FisKaDa menggabungkan data fiskal dan data wilayah yang diperlukan untuk menyusun ringkasan, indikator, tren, peta tematik, dan perbandingan daerah.
Portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) DJPK digunakan sebagai sumber utama data APBD tahun 2016–2025, meliputi anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta belanja menurut fungsi sesuai ketersediaan periode dan akun pada sumber data.
Digunakan untuk menampilkan kategori kapasitas fiskal resmi Kementerian Keuangan sebagai konteks dalam membaca indikator fiskal daerah. Kategori tidak dihitung ulang oleh dashboard.
Digunakan untuk melengkapi ringkasan karakteristik wilayah, seperti jumlah penduduk dan luas wilayah.
Catatan: ketersediaan data dapat berbeda menurut tahun, akun, dan jenis data. Data realisasi tahun berjalan bersifat running data dan dapat berbeda dari LKPD audited karena perbedaan waktu pembaruan dan cut-off.
Alur berikut disesuaikan dengan proses penelitian FisKaDa: kebutuhan pengguna dikaji terlebih dahulu, data kemudian dibersihkan dan dihitung menjadi indikator, lalu prototipe divisualisasikan serta dievaluasi secara iteratif.
Mengkaji konsep transparansi fiskal, indikator kinerja keuangan daerah, kapasitas fiskal, APBD, serta ketentuan yang relevan sebagai dasar rancangan dashboard.
Mengidentifikasi kondisi aktual penyajian informasi, ketersediaan data, keterbacaan, interpretabilitas, komparabilitas, dan kebutuhan visualisasi pada sumber data yang ada.
Mengolah hasil kuesioner 100 responden serta wawancara dengan DJPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi indikator, informasi, dan fitur yang paling dibutuhkan pengguna.
Melakukan triangulasi antara literatur/regulasi, hasil observasi, ketersediaan data, kuesioner, dan wawancara untuk menetapkan indikator serta struktur modul dashboard.
Mengumpulkan data 2016–2025, membersihkan duplikasi dan nilai kosong, menyeragamkan nama/kode wilayah dan akun, serta menggabungkan data anggaran dan realisasi agar siap dianalisis.
Menghitung rasio fiskal berdasarkan komponen APBD, menerapkan kategori interpretasi yang digunakan, dan memeriksa konsistensi hasil antarperiode serta antarwilayah.
Menyajikan hasil dalam kartu KPI, peta interaktif, grafik tren, tabel detail, ranking, filter wilayah/tahun, serta fitur ekspor agar informasi dapat dieksplorasi secara langsung.
Melakukan pengujian fungsi (black-box testing) dan evaluasi pengguna/UAT, kemudian memperbaiki prototipe berdasarkan temuan pengujian dan umpan balik pengguna.
Rumus dan kategori berikut menjadi acuan yang sama pada peta indikator di Beranda dan seluruh submenu Analisis Fiskal agar warna serta interpretasi tidak berubah antarhalaman.
PAD ÷ Pendapatan Transfer × 100%
Membandingkan kemampuan daerah memperoleh PAD dengan pendapatan transfer yang diterima. Kategori pola hubungan membantu membaca seberapa besar peranan pemerintah pusat relatif terhadap kemampuan fiskal daerah.
Peranan pemerintah pusat masih dominan; daerah belum mampu melaksanakan otonomi secara finansial.
Campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang dan hubungan lebih banyak bersifat konsultatif.
Peranan pemerintah pusat semakin berkurang seiring meningkatnya kemandirian fiskal daerah.
Campur tangan pemerintah pusat relatif kecil karena daerah lebih mampu membiayai urusan otonominya.
Pendapatan Transfer ÷ Total Pendapatan × 100%Menunjukkan proporsi total pendapatan daerah yang bersumber dari transfer.
PAD ÷ Total Pendapatan × 100%Mengukur kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.
Realisasi PAD ÷ Anggaran PAD × 100%Mengukur capaian realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan dalam anggaran.
Realisasi ÷ Anggaran × 100%Mengukur persentase capaian realisasi terhadap anggaran pada periode yang dipilih. Nilai dibaca bersama komponen pembentuk dan perkembangan periodenya.
SiLPA ÷ Total Belanja × 100%Menunjukkan besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran dibandingkan total belanja daerah. Pada dashboard, SiLPA juga ditampilkan sebagai nilai dan tren nominal.
Kategori kapasitas fiskal mengikuti Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kementerian Keuangan dan tidak dihitung ulang dengan ambang buatan dashboard.
| Kab/Kota | — |
| Provinsi | — |
| Kode Provinsi | — |
| Kode Kab/Kota | — |
| Jumlah Penduduk (—) | — |
| Luas Wilayah | — |
| Total Pendapatan | — |
| Total Belanja | — |
| Surplus/Defisit | — |
| Total Pembiayaan (Neto) | — |
| SiLPA Tahun Berjalan (t) | — |
| Kategori Kapasitas Fiskal | — |
Catatan: data realisasi berjalan bersifat running data dan dapat berbeda dari LKPD audited. Tahun dan wilayah mengikuti filter dashboard.
SiLPA yang ditampilkan adalah SiLPA tahun berjalan (t), dihitung sebagai Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto. SiLPA tahun sebelumnya (t−1) yang digunakan pada tahun t merupakan bagian dari penerimaan pembiayaan, sehingga konsepnya berbeda dari SiLPA tahun berjalan.
Menilai kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhan daerah melalui PAD dibandingkan pendapatan transfer. Tampilan menggabungkan tren, peta tematik, tabel detail, dan ranking kabupaten/kota agar posisi setiap daerah dapat dibaca dalam konteks provinsinya.
Interpretasi akan menyesuaikan pola tren daerah dan tahun yang dipilih.
| Tahun | Daerah | PAD | Transfer | Rasio | Kemampuan Keuangan | Pola Hubungan |
|---|
Mengukur proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah. Submenu menampilkan tren daerah terpilih, komposisi pendapatan, peta ketergantungan dalam provinsi, serta ranking kabupaten/kota.
Ketergantungan transfer perlu dibaca bersama kapasitas fiskal dan kebutuhan layanan. Daerah dengan transfer tinggi belum tentu berkinerja buruk, terutama jika wilayah luas, penduduk tersebar, basis PAD terbatas, atau kebutuhan layanan publik relatif besar.
Mengukur kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Tampilan menggabungkan tren, struktur PAD, peta kategori kemampuan keuangan, tabel perhitungan, dan ranking kabupaten/kota.
| Tahun | Daerah | PAD | Total Pendapatan | DDF | Kemampuan Keuangan |
|---|
Menampilkan perkembangan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan SiLPA secara lebih rinci. Setiap grafik dapat ditampilkan tahunan atau triwulanan, dengan pilihan tahun dan opsi ekspor/layar penuh.
Mode tahunan dapat menampilkan maksimal 10 tahun (2016–2025). Mode triwulanan dibatasi pada 2023–2025. Untuk publikasi resmi akhir tahun gunakan data tahunan/LKPD audited; data triwulanan ditampilkan sebagai running data pemantauan.
Menilai kemampuan pemerintah daerah merealisasikan PAD dibandingkan target anggaran. Peta, tabel, dan ranking membantu melihat posisi seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang sama.
—
| Tahun | Daerah | Anggaran PAD | Realisasi PAD | Efektivitas | Kategori |
|---|
Menampilkan posisi kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam provinsi terpilih. Kategori digunakan sebagai konteks saat membaca indikator kemandirian, ketergantungan, desentralisasi, dan efektivitas.
—
Catatan: nama fungsi mengikuti klasifikasi yang tersedia pada tahun terpilih. Untuk grafik tren lintas tahun, label yang berubah namun memiliki makna yang sama dinormalisasi agar dapat dibandingkan; tahun ketika suatu fungsi tidak tersedia ditandai sebagai N/A, bukan dianggap bernilai nol.
| Fungsi | Anggaran (miliar) | Realisasi (miliar) | Serapan |
|---|